STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A.    DASAR HUKUM

1.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa

3.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000

B.     TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR BIASA

1.      Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan Luar Biasa (PLB) bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental, perilaku dan sosial, agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjut.

2.      Tujuan Setiap Satuan PLB

Tujuan setiap satuan PLB sebagai berikut:

a.       Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) bertujuan membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya sesuai dengan tingkat kelainan serta memperoleh kesiapan fisik, mental, perilaku, dan sosial untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (SDLB/SD).

b.      Penyelenggaraan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) bertujuan memberikan kemampuan dasar, pengetahuan dasar, keterampilan dasar, dan sikap yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan kelainan yang disandang dan tingkat perkembangan, serta mempersiapkan mereka utuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (SLTPLB/SLTP)

c.       Penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB) bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dasar dan sikap serta keterampilan yang diperoleh di SDLB yang bermanfaat bagi sisiwa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara sesuai dengan kelainan yang disandangnya dan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan pada SMLB.

d.      Penyelenggaraan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) bertujuan memberikan bekal kemampuan yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh di SLTPLB yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara sesuai dengan kelainan yang disandangnya dan tingkat perkembangannya.

C.    STANDAR KOMPETENSI

    Peserta didik PLB memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur

2)      Anak didik TKLB memiliki kesiapan fisik, mental, perilaku, dan sosial untuk mengikuti pendidikan pada SDLB/SD

3)      Siswa SDLB memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tuntutan kurikulum PLB yang berlaku; kecerdasan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta berbudi pekerti luhur, dan memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTPLB/SLTP.

4)      Siswa SLTPLB memiliki kesiapan dalam kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan warga negara sesuai dengan kelainan yang disandang, serta untuk mengikuti pendidikan pada SMLB.

5)      Siswa SMLB memiliki bekal kemampuan yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh di SLTPLB yang bermanfaat bagi siswa untuk hidup mandiri sesuai dengan kelainan yang disandang dan tingkat perkembangannya.

D.    KURIKULUM

1.      Susunan program pengajaran

a.       Jenis kegiatan pada TKLB terdiri atas:

1)      Pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari, meliputi moral Pancasila, agama, disiplin, perasaan/emosi, dan kemampuan bermasyarakat

2)      Pengembangan kemampuan berbahasa, daya pikir

3)      Program khusus sesuai dengan jenis kecacatan

b.      Mata pelajaran pada SDLB terdiri atas:

1)      Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2)      Pendidikan Agama

3)      Bahasa Indonesia

4)      Matematika (berhitung)

5)      Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

6)      Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

7)      Kerajinan Tangan dan Kesenian

8)      Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

9)      Program khusus sesuai dengan jenis kecacatan

10)  Program muatan lokal (sejumlah mata pelajaran)

c.       Mata pelajaran pada SLTPLB terdiri atas

1)      Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2)      Pendidikan Agama

3)      Bahasa Indonesia

4)      Matematika (berhitung)

5)      Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

6)      Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

7)      Kerajinan Tangan dan Kesenian

8)      Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

9)      Bahasa Inggris

10)  Program khusus sesuai dengan jenis kecacatan

11)  Program muatan lokal (sejumlah mata pelajaran)

12)  Program pilihan (paket keterampilan; rekayasa, pertanian, usaha dan perkantoran, kerumah tanggaan, dan kesenian).

d.      Mata Pelajaran pada SMLB terdiri atas:

1)      Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2)      Pendidikan Agama

3)      Bahasa Indonesia

4)      Matematika (berhitung)

5)      Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

6)      Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

7)      Kerajinan Tangan dan Kesenian

8)      Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

9)      Bahasa Inggris

10)  Program pilihan keterampilan (paket keterampilan; rekayasa, pertanian, usaha dan perkantoran, kerumah tanggaan, dan kesenian).

2.      Materi pengajaran

Program pengajaran PLB mengacu pada kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum yang ditetapkan secara nasional dan kurikulum muatan lokal.

3.      Strategi belajar mengajar

a.       Lama Pendidikan

1)      TKLB berlangsung antara 1 sampai dengan 3 tahun

2)      SDLB berlangsung selama 6 tahun

3)      SLTP berlangsung selama 3 tahun

4)      SMLB berlangsung selama 3 tahun

Masing-masing satuan pendidikan tersebut dapat menyelenggarakan satu jenis kelainan atau lebih dari jenis-jenis kelainan tunanetra, tunarungu, tunagrahita dengan, tunagrahita sedang, tunadaksa, tuna laras, tuna ganda, dan jenis-jenis kelainan lainnya.

b.      Waktu Belajar

Jumlah hari belajar efektif dalam satu tahun ajaran sekurang-kurangnya 240 hari belajar efektif termasuk waktu bagi penyelenggaraan kegiatan, kemajuan, dan hasil belajar peserta didik. Dalam penyelenggaraan pendidikan digunakan sistem catur wulan, yang membagi waktu belajar satu tahun menjadi tiga catur wulan

c.       Alokasi Waktu

1)      TKLB setiap jam kegiatan lamanya 30 menit, dengan waktu kegiatan bermain dan belajar sekurang-kurangnya 3 jam kegiatan perhari atau 18 jam kegiatan setiap minggu.

2)      SDLB kelas I dan II setiap jam pelajaran lamanya 30 menit dengan beban belajar sekurang-kurangnya 30 jam pelajaran setiap minggu. SDLB kelas III dan IV setiap jam pelajaran lamanya 40 menit dengan beban belajar sekurang-kurangnya 38 dan 40 jam pelajaran setiap minggu. SDLB kelas V dan VI setiap jam pelajaran lamanya 40 menit dengan beban belajar sekurang-kurangnya 42 jam pelajaran setiap minggu

3)      SLTPLB dan SMLB kelas I, II dan II setiap jam pelajaran lamanya 45 menit dengan beban belajar sekurang-kurangnya 42 jam pelajaran setiap minggu

Kebutuhan jam pelajaran setiap mata pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

d.      Sistem Pengajaran

1)      Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sistem klasikal dengan mempertimbangkan bakat, minat, kemampuan, dan kelainan peserta didik menerima mata pelajaran dari guru dalam mata pelajaran yang sama dalam waktu dan tempat yang sama. Bila diperlukan dapat dibentuk pengelompokan atau bentuk pengajaran yang lain sesuai dengan tujuan dan keperluan pengajaran.

2)      Kegiatan belajaran mengajar menggunakan sistem guru kelas pada TKLB dan SDLB, serta guru mata pelajaran pada SLTPLB dan SMLB.

3)      Kegiatan belajar mengajar diarahkan untuk mengembangkan kemampuan fisik secara optimal, intelektual, emosional, okupasi, dan sosial peserta didik

4)      Program bimbingan klinis ditujukan untuk memberikan terapi pada peserta didik, meningkatkan prestasi peserta didik, menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan lanjutan, dan menyiapkan peserta didik untuk hidup mandiri dalam masyarakat.

5)      Mengingat aneka ragamnya mata pelajaran, cara penyajian pelajaran hendaknya memanfaatkan berbagai sarana penunjang seperti perpustakaan, alat peraga, lingkungan alam dan budaya, serta masyarakat dan nara sumber.

e.       Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar di PLB menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan, terutama pada tahun-tahun awal di TKLB dan SDLB kelas I sampai dengan III.

f.       Penilaian

Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik dilakukan penilaian hasil belajar secara berkelanjutan melalui ulangan/ujian hadan dan tugas-tugas mingguan, bulanan, maupun penilaian akhir tahun pelajaran serta penilaian pada akhir satuan pendidikan. Penilaian dengan menggunakan standar nasional dapat dilakukan dalam rangka mengetahui gambaran mutu hasil belajar peserta didik.

E.     PESERTA DIDIK

1.      Sasaran

Sasaran PLB adalah anak-anak cacat (anak berkelainan) usia 4 – 18 tahun dan setinggi-tingginya berusia 22 tahun.

2.      Daya Tampung

Jumlah peserta didik dalam satu kelas/rombongan belajar untuk TKLB maksimal 5 anak didik dan untuk SDLB, SLTPLB, dan SMLB maksimal 8 peserta didik.

Ratio guru dibanding jumlah siswa dalam satu kelas/rombongan belajar 1 : 3 sampai dengan 5 untuk TKLB, dan 1 : 5 sampai 8 untuk SDLB, SLTPLB dan SMLB.

3.      Persyaratan Peserta Didik

Peserta didik pada PLB adalah peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan atau mental serta kelainan tingkah laku dan sosial, yang meliputi kelainan tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang tunadaksa, tunalaras, dan tunaganda dengan ketentuan:

a.       Peserta didik pada TKLB adalah anak cacat yang sekurang-kurangnya berusia 4 tahun.

b.      Peserta didik pada SDLB adalah anak cacat yang sekurang-kurangnya berusia 6 tahun atau lebih.

c.       Peserta didik pada SLTPLB adalah anak cacat yang telah tamat SDLB atau sederajat.

d.      Peserta didik pada SMLB adalah anak cacat yang telah tamat SLTPLB atau yang sederajat.

4.      Pakaian Peserta Didik

Pakaian seragam peserta didik pada PLB secara nasional mengikuti seragam sekolah umum yang sederajat. Namun sekolah dapat menetapkan pakaian lainnya sesuai dengan agama, budaya, dan aspirasi daerah masing-masing yang disepakati antara sekolah, orang tua, Badan Peranserta. Masyarakat/Komite Sekolah/BP3 dan pemerintah daerah.

5.      Unit Kegiatan Peserta Didik

Unit kegiatan peserta didik seperti OSIS, PMR, UKS, Pramuka, dan lain-lain, dapat dibentuk di sekolah untuk menjamin agar setiap peserta didik dapat menerima pelayanan dan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.

F.     KETENAGAAN

1.      Jenis Tenaga

a.       Kepala sekolah

b.      Guru kelas, guru program khusus, guru mata pelajaran/pendidikan keterampilan, dan guru bimbingan klinis/bimbingan kader.

c.       Tata Usaha

d.      Tenaga penjaga/kebersihan sekolah

e.       Tenaga ahli PLB

f.       Pustakawan

g.      Tenaga pengurus asrama siswa

2.      Persyaratan Guru

a.       Guru kelas pada TKLB dan SDLB sekurang-kurangnya tamatan SGPLB

b.      Guru program khusus sekurang-kurangnya tamatan SGPLB dan telah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang kekhususan yang menjadi tanggungjawabnya

c.       Guru mata pelajaran/pendidikan keterampilan sekurang-kurangnya tamatan SGPLB dan telah mengikuti pelatihan bidang studi/keterampilan sesuai dengan tanggung jawanya.

d.      Guru bimbingan klinis/bimbingan karir sekurang-kurangya tamatan S1 program BP atau PLB atau psikologi pendidikan

e.       Guru agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan

f.       Berkepribadian dan berakhlak mulia

3.      Jam Mengajar

Setiap tenaga guru memiliki jam wajib mengajar minimal 18 jam pelajaran per minggu, dan setiap tenaga kependidikan lainnya di sekolah memiliki jam kerja yang diatur sesuai tata tertib da aturan yang berlaku. Sekolah dapat mengembangkan tambahan jam kerja pada sore hari dalam bentuk program ekstrakurikuler maupun kurikuler melalui kesepakatan bersama dewan guru dan badan Peranserta Masyarakat/Komite Sekolah/BP3.

G.    SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana PLB secara umum untuk semua jenis kelainan/kecacatan.

1.      Lahan

Luas lahan minimal yang dibutuhkan utuk PLB dihitung berdasarkan faktor koefisien dasar bangunan (building coverage) sesuai ketentuan tata kota yang mengaturnya. Nilai kepadatan bangunan dapat diperhitungkan sampai dengan 15% pada daerah dengan kepadatan bangunan yang rendah.

2.      Ruang Terdiri Atas

a.       Ruang kelas

b.      Ruang aula

c.       Ruang Konsultasi

d.      Ruang observasi

e.       Ruang perpustakaan

f.       Ruang keterampilan

g.      Laboratorium/bengkel kerja untuk siswa SLTPLB dan SMLB

h.      Fasilitas olahraga

i.        Ruang BP

j.        Ruang kepala sekolah

k.      Ruang tata usaha

l.        Ruang guru

m.    Ruang tamu

n.      Ruang ibadah

o.      Ruang medis/UKS

p.      Kamar mandi/WC guru dan siswa

q.      Gudang

r.        Ruang koperasi

3.      Perabot, terdiri atas

a.       Perabot ruang belajar

1)      Perabot ruang kelas

2)      Perabot ruang aula

3)      Perabot ruang konsultasi

4)      Perabot ruang observasi

5)      Perabot ruang perpustakaan

6)      Perabot ruang keterampilan

7)      Perabot laboratorium/bengkel kerja untuk siswa SLTPLB dan SMLB

8)      Perabot ruang BP

b.      Perabot ruang kantor

1)      Perabot kepala sekolah

2)      Perabot ruang tata usaha

3)      Perabot ruang guru

4)      Perabot ruang tamu

c.       Perabot ruang penunjang

1)      Perabot ruang ibadah

2)      Perabot ruang medis/UKS

3)      Kamar mandi/WC guru dan siswa

4)      Gudang

5)      Ruang koperasi

4.      Alat dan Media Pendidikan

Setiap unit pelaksanaan teknis PLB sekurang-kurangnya memiliki alat dan media pendidikan berupa:

a.       Peralatan praktek laboratorium

b.      Peralatan bengkel kerja sesuai dengan jenis keterampilan dan kecacatan/kelainan peserta didik

c.       Alat peraga/praktek IPA

d.      Alat peraga/praktek IPS

e.       Alat peraga/praktek matematika

f.       Media pengajaran mata pelajaran lain

5.      Buku

Setiap sekolah harus memiliki:

a.       Buku pelajaran pokok. Sekolah sekurang-kurangnya memiliki satu buku pelajaran pokok untuk setiap mata pelajaran untuk setiap siswa

b.      Buku lengkap

c.       Buku bacaan

6.      Sarana Penunjang, terdiri atas;

a.       Lapangan upacara/bermain/olahraga

b.      Tiang bendera

c.       Asrama siswa

7.      Sarana dan Prasarana Khusus

Sarana prasarana PLB yang secara khusus disesuaikan dengan jenis kelainan dapat diuraikan sebagai berikut:

1)      Tunanetra, terdiri atas;

a.       Ruang OM dan perlengkapan kemudahan anak tunanetra (assessibility)

b.      Regiet dan pena

c.       Kertas braille

d.      Komputer brailler

e.       Mesin tik brailler

f.       Alat olahraga khusus untuk tunanetra

g.      Tingkat putih

h.      Denah-denah

i.        Penggaris brailler

j.        Penata timbul

k.      Globe timbul

l.        Bangun-bangun geometri

m.    Magnifier/loupe

2)      Tunarungu, terdiri atas;

a.       Ruang dan peralatan bina wicara dan persepsi bunyi

b.      Ruang kedap suara dan peralatan latih mendengar

c.       Audiometer

d.      Hearing said

e.       Speech trainer

f.       Group hearing aid

g.      Dram/tambur

3)      Tunagrahita, terdiri atas;

a.       Alat-alat latihan sensomotorik halus dan kasar

b.      Alat-alat activity daily living (ADL)/kegiatan sehari-hari

c.       Alat-alat untuk playtherapy

4)      Tunadaksa, terdiri atas;

a.       Ruang dan peralatan therapy musik

b.      Ruang dan peralatan therapy bicara

c.       Ruang dan peralatan occuptational therapy

d.      Perlengkapan hydrotherapy

e.       Kruk

f.       Kursi roda

5)      Tunalaras, terdiri atas

a.       Peralatan behavior therapy (terapi tingkah laku)

b.      Peralatan play therapy

6)      Tunaganda

Peralatan pendidikan khusus anak tunaganda disesuaikan dengan gabungan jenis kelainan anak.

H.    ORGANISASI

1.      Susunan organisasi PLB terdiri atas:

a.       Kepala sekolah

b.      Urusan tata usaha

c.       Tenaga ahli PLB sesuai dengan jenis kecacatan yang ada pada PLB

d.      Koordinasi satuan pendidikan untuk TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB

e.       Tenaga pendidikan untuk TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB

f.       Penjaga sekolah/tenaga kebersihan

g.      Pustakawan

h.      Petugas asrama siswa/i

2.      Bagan organisasi PLB

Kepala Sekolah

Urusan Tata Usaha

Perpustakaan

Tenaga Ahli

Asrama

Dewan Guru

Badan Pranserta Masyarakat/Komite Sekolah/BP



I.       Pembiayaan

1.      Sumber Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat bersumber dari:

a.       Pemerintah daerah yang menyediakan anggaran untuk PLB negeri dan memberikan subsidi bagi PLB swasta

b.      Dana masyarakat. Dana ini untuk membiayai kegiatan peningkatan mutu, program pengayaan, dan program remedial teaching (program perbaikan)

c.       Yayasan/badan penyelenggara PLB swasta bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PLB swasta dan wajib memperhatikan kesejahteraan gurunya.

d.      Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.      Komponen Pembiayaan

Komponen yang perlu dibiayai antara lain:

a.       Kegiatan teknis edukatif termasuk proses belajar mengajar (kegiatan kurikuler), evaluasi, dan kegiatan bimbingan klinis

b.      Kegiatan penunjang seperti kegiatan kemasyarakatan, rehabilitas, dan kegiatan ekstra kurikuler

c.       Perawatan alat pendidikan dan media pendidikan

d.      Perawatan gedung, perabotan, dan lingkungan sekolah

e.       Konsumtif (barang habis pakai)

f.       Gaji dan kesejahteraan guru dan tenaga lainnya (kelebihan jam mengajar, insentif)

g.      Langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air, dan lain-lain)

h.      Kegiatan lain yang mengacu pada peningkatan mutu

3.      Satuan Biaya

Satuan biaya dapat dihitung berdasarkan biaya satuan peranak didik/siswa pertahun atau biaya persekolahan pertahun sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar pada PLB tersebut.

4.      Penentuan Biaya

Penentuan biaya yang dibebankan pada masyarakat/orangtua ditentukan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah atas usul dari kepala sekolah bersama badan peranserta masyarakat.

5.      Pengelolaan

Pengelolaan dana pendidikan dilakukan oleh sekolah secara mandiri dan transparan serta dipertanggungjawabkan penggunaannya setiap tahun kepada badan Peranserta Masyarakat/Komite Sekolah/BP3 dan pemerintah daerah

6.      Rencana Anggaran Pendanaan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun RAPBS melibatkan stakeholder (BP3, tokoh masyarakat, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap sekolah). Sumber-sumber pembiayaan sifatnya transparan dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan)

7.      Pemeriksaan Pembiayaan (accounting)

Setiap pemasukan dan pengeluaran agar diaudit secara tertib dan teratur.

8.      Pelaporan Pembiayaan

Setiap pelaporan dilaksanakan secara tertib dan teratur.

J.      PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan mutlak diperlukan agar kondisi diatas standar minimal dan peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai. Disetiap PLB dapat dibentuk organisasi seperti badan peranserta masyarakat atau organisasi yang memiliki tujuan:

1.      Ikut membantu kelancaran pendidikan di sekolah

2.      Memelihara, meningkatkan, mengembangkan

3.      Memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (kinerja sekolah).

K.    Manajemen Sekolah

1.      Setiap unit teknis pelaksana PLB menerapkan prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah

2.      Dalam sistem ini setiap PLB

a.       Merumuskan visi dan misi, yang jelas dan terarah sesuai visi, misi, dan standar mutu pendidikan nasional

b.      Merencanakan program peningkatan mutu

c.       Melaksanakan program yang telah ditetapkan

d.      Memonitor dan mengevaluasi program

e.       Merumuskan target mutu baru

f.       Melaporkan kemajuan kepada pihak yang terkait

3.      Kontrol kegiatan dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan internal dan eksternal, transparansi manajemen, serta akuntabilitas publik.

4.      Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat efisien dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kerja sekolah sebagai satu kesatuan secara menyeluruh.

L.     INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengetahui apakah standar pelayanan minimum (SFIM) telah diimplementasikan dengan baik dan benar, diperlukan satu indikator keberhasilan. Dalam indikator keberhasilan ini tertuang berbagai indikantor dan ukuran ketercapain minimal sesuai dengan komponen yang ada dalam SPM. Indikator keberhasilan tersebut secara rinci sebagaimana matrik.

0 komentar:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com